“Presiden Jowoki menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap dan cuaca buruk, katanya.”
Entalah, yang tahu pasti hanya Presiden Jokowi.
Apapun itu, pbukota Nusantara (IKN) pantas kita sebut sebagai proyek ambisius yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini terlalu dipaksakan karena terlalu fokus pada kemegahan dan mengabaikan isu-isu yang lebih mendesak seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian masalah-masalah mendasar yang masih dihadapi oleh banyak rakyat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 26,5 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, fasilitas kesehatan di banyak daerah masih jauh dari memadai, dan kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi.
Saya berpandangan bahwa alokasi dana yang sangat besar untuk proyek IKN bisa lebih bermanfaat jika dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, membangun lebih banyak rumah sakit, meningkatkan kualitas sekolah, serta program-program yang dapat mengurangi kemiskinan secara efektif.
Beberapa tokoh Indonesia juga mengkritik proyek IKN ini. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, pernah menyatakan bahwa memindahkan ibu kota bukanlah solusi utama untuk mengatasi permasalahan Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. “Pindah ibu kota itu belum tentu menyelesaikan masalah,” kata Jusuf Kalla dalam sebuah kesempatan.
Tokoh lainnya, ekonom Faisal Basri, juga mengkritik proyek ini dengan menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan proyek yang sangat mahal dan bisa mengalihkan perhatian serta sumber daya dari masalah-masalah yang lebih mendesak. “Menurut saya, proyek ini terlalu mewah dan tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat yang mendesak,” kata Faisal Basri.
Tentu saja dampak jangka panjang dari proyek ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Pemindahan ibu kota akan memerlukan investasi yang sangat besar, yang mungkin mempengaruhi anggaran negara untuk beberapa dekade ke depan. Jika proyek ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan terjadi pembengkakan biaya yang akan membebani keuangan negara.
Sebagai contoh, proyek infrastruktur besar seperti ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, ada risiko bahwa proyek ini tidak akan menarik cukup banyak penduduk dan bisnis untuk pindah ke lokasi baru, sehingga investasi besar tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Menurut saya, proyek IKN merupakan contoh bagaimana pemerintah Indonesia gagal menentukan skala prioritas yang tepat. Alih-alih mengejar kemegahan dengan membangun ibu kota baru, seharusnya pemerintah lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah mendasar yang masih dihadapi oleh banyak rakyat Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Langkah yang lebih bijak adalah memperkuat infrastruktur dasar di seluruh Indonesia, memperbaiki kualitas pendidikan, dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Dengan fokus pada prioritas-prioritas ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
—
Penulis: Abdul Rozak Ali Maftuhin, S.Pd
Pemerhati Pendidikan
